Jakarta – Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Telah menyarankan kepada pemerintah untuk menghindari pengumuman kebijakan. Yang tidak konsisten dan tiba-tiba yang dapat menciptakan ketidakpastian di pasar.

Mari Elka mengatakan bahwa kita perlu menyadari bahwa kebijakan yang tidak diatur dengan baik dapat mengakibatkan aliran modal keluar, saat berbicara dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta pada hari Selasa.

Karena ekonomi global sedang mengalami ketidakpastian, terutama karena kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat menyebabkan inflasi dan defisit di negara tersebut. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum akan merosot dan suku bunga akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Hal ini menyiratkan bahwa ruang gerak kebijakan moneter kita terbatas. Mungkin kita harus tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang sama, namun perbedaan suku bunga kita dengan The Fed sangat signifikan,” kata dia Tvtogel.

Sebaliknya, Indonesia juga mengalami keterbatasan dalam hal ruang fiskal, yang saat ini dipertanyakan mengenai efisiensi pengeluaran anggaran atau stimulus, serta kebijakan yang lebih terarah guna meningkatkan daya beli masyarakat. Mari Elka menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk mempertahankan sumber pertumbuhan domestik seperti konsumsi dan belanja pemerintah, terutama di saat ketidakpastian eksternal.

Wakil DEN menjelaskan bahwa Indonesia akan semakin rentan terhadap arus modal keluar karena adanya ketidakpastian serta potensi arus modal keluar akibat penguatan dolar AS, di mana sekitar 70 persen modal global mengalir ke AS.

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan makroekonomi berjalan sejalan, baik dari segi fiskal maupun moneter, dan menghindari kebijakan yang berisiko atau yang dia sebut sebagai ‘do no harm’.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan pendekatan ‘do good’ atau memperbaiki kebijakan dalam negeri.

Beberapa hal yang terkait dengan gagasan tersebut mencakup reformasi sektoral; peningkatan kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan efisiensi operasional; serta peningkatan iklim investasi serta pengurangan biaya bisnis. “Melakukan reformasi sektoral memang tidak mudah, tetapi dapat dimulai dari sekarang dan memberikan indikasi bahwa hal itu menjadi penting,” ucapnya.