Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemberian izin pertambangan kepada perguruan tinggi atau perguruan tinggi berdasarkan usulan rancangan undang-undang (RUU) pertambangan mineral dan batubara (Minerba) juga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Puan mengatakan DPR membuka Cvtogel ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk pembahasan proyek tersebut. “Dengarkan orang lain dan memberikan umpan balik. Begitu pula DPR harus memberikan jawaban terhadap apa yang kita bahas di DPR, kata Puan, Kamis, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Para wakil rakyat menyampaikan bahwa wilayah aspirasi tersebut telah dibuka agar tidak terjadi mispersepsi dan miskomunikasi.

Terkait dengan tudingan adanya izin tambang di kampus untuk membungkam kritik akademisi, ia menilai rumusan RUU tersebut jangan sampai menimbulkan kecurigaan banyak pihak. “Jadi, jangan curiga dulu kepada orang lain sebelum bertindak, mari kita bahas dulu apa saja poin-poinnya. Semoga ada jalan tengah, titik temu, yang bermanfaat bagi masyarakat.”

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) telah membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan usaha kecil menengah (UKM). organisasi keagamaan. entitas komersial.

Badan Legislasi DPR RI bertujuan untuk menambahkan satu pasal pada UU Minerba, yaitu pasal 51 ayat (1) yang mengatur bahwa WIUP untuk mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan prioritas.

Oleh karena itu, Pasal 51A ayat (2) mengatur pertimbangan mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi, dan ayat (3) memberikan ketentuan tambahan mengenai pemberian WIUP kepada perguruan tinggi yang diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/1), Persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara menjadi RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.